Quick count Pemilu 2019 sudah selesai, real count sudah rampung 50% dan sudah terlihat pasangan Presiden dan Wakil Presiden yang akan memimpin Indonesia 5 tahun mendatang. Ada baiknya kita sedikit melihat ke belakang tentang kebijakan energi yang menjadi topik yang ramai dibicarakan pada masa kampanye. Kedua kandidat menyinggungnya dalam debat-debat Capres dan Cawapres. Pak Jokowi misalnya menyinggung rencana pengurangan impor migas melalui peningkatan kebijakan B20, yaitu mencampur bahan bakar minyak (solar) dengan 20% kandungan minyak sawit ini diklaim sangat signifikan menekan impor migas. Sementara Pak Sandiaga mengkritik mahalnya tariff dasar listrik, dengan menceritakan tentang Ibu Mia di Tegal, yang tagihan listriknya dulu Rp 400 ribu sekarang Rp 1 juta.
Padahal sejatinya, siapapun yang terpilih akan menghadapi masalah yang pelik karena jumlah penduduk yang besar. Keinginan untuk ekonomi bertumbuh jelas memerlukan sumber energi. Tanpa adanya energi, ekonomi kita akan sulit untuk tumbuh. Kita bisa ambil indikator tingkat konsumsi listrik; Indonesia pada 2017, konsumsi listrik per kapitanya 765 kWh. Kita bandingkan dengan negara tetangga kita Brunei pada tahun yang sama 8294 kWh, Singapura 7913 kWh, dan Malaysia 4,238 kWh.
Sektor energi memang akan tetap menjadi isu yang sangat penting pada pemerintahan mendatang. Terlebih saat ini, harga minyak bumi lebih sulit sekali ditebak. Kebijakan pemerintah saat ini yang berusaha membatasi impor minyak akibat terus menurunnya produksi minyak Indonesia, pada pemerintahan selanjutnya akan tetap dijalankan, apalagi harga minyak sekarang sudah di angka $70+ /barel (Brent). Harga minyak yang menaik ini lebih disebabkan oleh pemotongan produksi Arab Saudi yang bertujuan untuk membantu mengerek harga minyak dunia.
Penggunaan minyak untuk pembangkit listrik akan diusahakan untuk turun, namun lebih sulit mengontrol penggunaan BBM untuk transportasi. Usaha pemerintah untuk mendorong tumbuhnya pemakaian mobil dan motor listrik, termasuk bis listrik, perlu dilanjutkan untuk mengurangi impor minyak sekaligus menyehatkan udara kota-kota di Indonesia.
Di sektor hulu migas, terkait nasionalisasi kontraktor bagi hasil yang akan berakhir, Pertamina masih akan berada di posisi pertama untuk meneruskan operasinya, seperti Blok Corridor. Perlu ada kompetisi sehat di sini, misalnya untuk perusahaan migas nasional. Jika ini terjadi, menurut hemat saya, produksi migas di Indonesia bisa lebih efektif, salah satu parameternya adalah ongkos produksi per setara barel minyak. Ada beberapa hal dalam transfer Blok Rokan yang masih belum selesai. Hal yang sama untuk persetujuan pengembangan projek LNG Abadi, masih panjang prosesnya. Juga revisi Undang-Undang Migas, masih membutuhkan waktu lama. Hal-hal ini menjadi tantangan pemerintahan berikutnya dalam menyeimbangkan isu nasionalisasi dengan upaya terus menjaga dan menumbuhkan kepercayaan investasi di hulu migas.
Konsumsi minyak Indonesia cenderung stagnan di sekitar 1.6 juta barel per hari, gas agak menurun dari 4 BCF ke 3.7 BCF per hari. Jika kita melihat dari konsumsi listrik pada 2013 total konsumsi 209 ribu GWh meningkat ke 268 ribu GWh pada 2017 –bisa dilihat bahwa porsi penggunaan batubara untuk listrik terus naik. Sepertinya memang inilah andalan untuk bisa mengontrol harga jual listrik ke masyarakat.
Jadi ini merupakan pekerjaan rumah untuk memperbesar konsumsi gas, terutama untuk kelistrikan di Indonesia. Keekonomian, letak geografis, memang menjadi kunci utama. Peningkatan konsumsi gas harus didukung oleh adanya transmisi listrik dari sumber gas untuk bisa menjangkau pusat-pusat beban. Pipa transmisi gas juga perlu terus dibangun. Pemerintah harus terus menyediakan pilihan: gas dialirkan atau listrik yang dialirkan.
Listrik dari Sumatra juga mesti disambung ke Jawa. Interkoneksinya diperluas. Listrik dari Jawa bisa ke Sumatra, sebaliknya listrik dari Sumatra juga bisa ke Jawa. Akan banyak dibangun pembangkit di Sumatra, sehingga terjadi pemerataan penyerapan tenaga kerja. Ukuran pembangkit juga akan lebih besar sehingga pembangkit yang lebih ramah lingkungan bisa dibangun di Sumatra. Termasuk juga interkoneksi listrik di Kalimantan.
Untuk sumber energi terbarukan, misalnya panel surya, perlu insentif lebih untuk masyarakat. Lama waktu efektif sinar matahari di Indonesia hanya berkisar 4 jam saja, karena sebagai negara tropis, langit kita berawan. Perlu dorongan pembelian listrik dari masyarakat yang membangkitkan listrik dari panel surya di rumahnya (sistem ekspor-impor) juga dorongan pemberian kredit yang ringan untuk masyarakat yang ingin mencicil memasang panel listrik di rumahnya. Saat ini panel surya yang berbahan silicon baru mengubah 19% dari energi matahari ke listrik, sedang dilakukan penelitian dan dipasarkan secara besar-besaran panel yang efisiensinya bisa naik ke 29%, dipelopori oleh Swiss Institute of Technology.
Analisis saya, pemerintah mendatang memang harus terus menyediakan pilihan untuk tumbuh kuatnya kedaulatan energi di Indonesia, mengalihkan subsidi energi sepenuhnya untuk pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia, serta meningkatkan produksi migas yang efisien misalnya dengan kerja sama dengan perusahaan IT, seperti halnya Exxon Mobil yang bekerja sama dengan Microsoft di lapangan shale-nya di Permian, Texas. Amazon dengan Halliburton dan Shell, lalu Alphabet-Google dengan Total dan Anadarko. Pemerintahan baru juga mesti mendukung produksi listrik dari sumber energi baru dan terbarukan. Termasuk pekerjaan rumah yang penting adalah pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia, sehingga target selesainya bisa lebih tepat waktu, khususnya untuk pembangunan transmisi listrik.
Sumber: https://m.detik.com/news/kolom/d-4540793/tantangan-sektor-energi
Amrullah Hakim. Alumni Teknik Fisika ITB angkatan 1997 dan saat tulisan ini dibuat beliau adalah profesional di salah satu perusahaan minyak & gas di Indonesia.
Rumah IATF ITB 